Anies Baswedan menyampaikan pandangannya mengenai bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh. Setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, ia menilai kondisi yang terjadi sudah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional Aceh. Menurut Anies, keputusan tersebut diperlukan agar negara dapat hadir secara lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat terdampak.
Dalam kunjungan ke beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, wilayah Langkat di Sumatera Utara, serta Kota Padang di Sumatera Barat, Anies menyaksikan langsung dampak bencana yang masih dirasakan warga. Ia melihat rumah-rumah yang rusak berat, akses transportasi yang terputus, serta fasilitas publik yang belum dapat difungsikan kembali. Di lokasi pengungsian, Anies berbincang dengan warga yang harus bertahan hidup dengan keterbatasan, mendengarkan cerita kehilangan, serta menyerap aspirasi mereka yang berharap pada kehadiran negara.
Anies menuturkan, banyak keluarga yang kini hidup di tenda darurat tanpa kepastian kapan bisa kembali ke rumah. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah sementara, sementara para orang tua kehilangan mata pencaharian karena sawah, kebun, dan tempat usaha rusak akibat banjir dan longsor. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi.
“Kalau melihat langsung di lapangan, ini bukan sekadar bencana biasa. Dampaknya luas dan menyentuh banyak sisi kehidupan. Daerah sudah bekerja keras, tetapi beban yang dihadapi terlalu besar jika tidak dibantu secara penuh oleh negara,” ujar Anies.
Ia menekankan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan hanya persoalan status atau prosedur administrasi. Lebih dari itu, status nasional merupakan dasar kebijakan untuk menggerakkan sumber daya dalam skala besar. Dengan penetapan tersebut, pemerintah pusat memiliki legitimasi yang kuat untuk mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga dalam satu kerangka penanganan yang terintegrasi.
Menurut Anies, salah satu dampak paling penting dari status bencana nasional adalah percepatan respons darurat. Pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran nasional, mengerahkan personel tambahan, serta memobilisasi alat berat untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali jalur transportasi yang terputus. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk memastikan bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Selain itu, penetapan Bencana Nasional Aceh akan memperlancar distribusi logistik dasar seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan perlengkapan darurat lainnya. Anies menilai, ketersediaan bantuan yang cepat dan merata akan sangat membantu masyarakat bertahan pada fase awal pascabencana.
Ia juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial. Menurutnya, banyak korban bencana mengalami tekanan mental dan trauma, terutama anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Penanganan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kebutuhan fisik, perlu menjadi bagian dari kebijakan negara dalam merespons Bencana Nasional Aceh.
Dalam jangka menengah dan panjang, Anies menilai status bencana nasional akan menjadi fondasi penting bagi proses pemulihan. Rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan matang serta dukungan anggaran besar. Pembangunan kembali rumah warga, perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan akan lebih efektif jika dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah.
Aspek ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian utama. Banyak warga kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Anies mendorong agar negara menyiapkan program pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, serta program padat karya. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat kembali mandiri dan tidak terjebak dalam kemiskinan berkepanjangan.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menegaskan bahwa pengawasan harus diperkuat sejak awal. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat sipil perlu menjadi bagian dari tata kelola penanganan Bencana Nasional Aceh.
“Kekhawatiran itu wajar, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda bantuan. Yang harus kita lakukan adalah memastikan pengelolaan bantuan berjalan jujur, terbuka, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna moral. Keputusan tersebut mencerminkan keberanian negara untuk mengakui besarnya penderitaan rakyat dan menunjukkan komitmen untuk hadir secara nyata di tengah krisis. Dalam situasi darurat, menurutnya, negara tidak boleh bersikap setengah-setengah.
Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga satu atau dua tahun ke depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam masa pemulihan tersebut.
Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga warga sipil, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh secara transparan dan bertanggung jawab. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.